Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan respons kritis terhadap langkah politik terbaru yang diambil oleh mantan Presiden Joko Widodo. Sorotan utama PDIP tertuju pada sikap Jokowi yang kini secara resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kritik keras dari partai berlambang banteng tersebut muncul ketika membandingkan reaksi Jokowi terhadap dua isu yang berbeda. PDIP menilai terdapat inkonsistensi dalam sikap mantan presiden itu, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan pembuktian ijazah dan keputusan untuk memamerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI.
Menurut PDIP, Jokowi terlihat merasa terhina atau tersinggung ketika diminta untuk menunjukkan bukti fisik ijazahnya guna menjawab keraguan publik. Namun, situasi tersebut berbanding terbalik ketika Jokowi justru tampak sangat antusias dan terbuka saat memamerkan keanggotaannya di PSI kepada publik.
Sikap kontradiktif ini dinilai sebagai bagian dari manuver politik yang sengaja dilakukan. PDIP menganggap bahwa tindakan menunjukkan KTA PSI merupakan upaya untuk menarik perhatian publik dan menegaskan posisi politik baru, sementara tuntutan transparansi mengenai ijazah justru direspon dengan sikap defensif.
Ketegangan antara PDIP dan Jokowi memang sudah terlihat sejak menjelang Pemilu 2024. Pergeseran dukungan dan posisi politik Jokowi dianggap telah menggores hubungan antara sang mantan presiden dengan partai yang mengantarkannya ke kursi kepresidenan selama dua periode tersebut.
