Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, memberikan arahan strategis kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah. Pertemuan ini difokuskan pada upaya peningkatan efektivitas kinerja serta penyelarasan program kerja di bidang kekayaan intelektual untuk periode mendatang.
Dalam arahannya, Hermansyah menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan kantor wilayah. Hal ini bertujuan agar target-target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan tepat sasaran. Penajaman target ini menjadi krusial guna memastikan bahwa setiap program kerja yang dijalankan memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Sulawesi Tengah.
Selain itu, fokus utama dari pertemuan tersebut adalah penyusunan dan penyelarasan program kerja kekayaan intelektual untuk tahun 2027. Dengan perencanaan yang matang sejak dini, diharapkan implementasi kebijakan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dapat berjalan lebih sistematis dan terintegrasi.
Kegiatan pengarahan strategis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural serta pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah. Sinergi yang dibangun diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual, mulai dari merek, hak cipta, hingga paten, guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.
Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Perlindungan KI menjadi instrumen penting dalam melindungi karya kreatif dan inovasi teknologi, sehingga pencipta atau penemu mendapatkan hak eksklusif atas hasil karyanya. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
