Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan pernyataan resmi terkait keputusan Joko Widodo untuk menempuh jalur hukum terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa. Politisi PSI, Dedy Nur Palakka, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara.
Menurut Dedy, publik perlu melihat persoalan ini bukan semata-mata dari posisi Jokowi sebagai mantan presiden, melainkan sebagai seorang warga negara yang merasa dirugikan. Ia berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum untuk membela kehormatan atau nama baiknya apabila merasa ada pihak yang melakukan tindakan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik.
Lebih lanjut, Dedy menekankan bahwa selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi dikenal tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk melaporkan individu ke pihak kepolisian. Hal ini diklaim sebagai bukti bahwa langkah hukum yang diambil saat ini tidak didasari oleh penyalahgunaan kekuasaan, melainkan murni sebagai upaya perlindungan hak pribadi.
Dengan demikian, PSI menilai bahwa proses hukum yang berjalan saat ini adalah hal yang wajar dalam bingkai negara hukum. Mereka meminta masyarakat untuk melihat kasus ini secara objektif dan tidak mengaitkannya dengan kepentingan politik tertentu, melainkan sebagai bentuk penegakan keadilan bagi individu yang merasa hak-hak sipilnya terlanggar.
