Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Bahlil Lahadalia untuk mengemban amanah baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Namun, dalam penugasan kali ini, Bahlil tidak hanya menjabat sebagai menteri koordinator, tetapi juga tetap dipercaya untuk memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Keputusan strategis ini membuat Bahlil menjalankan peran ganda dalam struktur kabinet. Meskipun kini memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengoordinasikan berbagai kebijakan terkait hilirisasi industri dan transisi energi di tingkat kementerian koordinator, ia dipastikan tetap aktif berkantor dan menjalankan fungsi manajerial di Kementerian ESDM.
Langkah penggabungan peran ini dinilai sebagai upaya untuk menyelaraskan koordinasi antara kebijakan makro di tingkat kementerian koordinator dengan implementasi teknis yang ada di Kementerian ESDM. Dengan memegang kedua posisi tersebut, diharapkan proses eksekusi program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan peralihan menuju energi bersih, dapat berjalan lebih efisien tanpa terhambat oleh birokrasi antarlembaga yang panjang.
Kini, fokus utama Bahlil akan terbagi antara pengawasan lintas sektoral untuk mempercepat hilirisasi komoditas unggulan Indonesia serta memastikan ketersediaan energi nasional tetap terjaga. Pengawasan ketat terhadap sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan tetap menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinannya di Kementerian ESDM, sembari mengintegrasikannya dengan visi besar transisi energi yang sedang digalakkan pemerintah.
Hilirisasi sendiri merupakan program prioritas pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya agar bahan mentah tidak langsung diekspor, melainkan diolah terlebih dahulu menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan investasi asing.
