Sejumlah relawan pendukung Gibran Rakabuming Raka menyampaikan harapannya agar Majelis Hakim Konstitusi memberikan keputusan tegas dalam sidang putusan sela mendatang. Mereka meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan tim hukumnya.
Permohonan tersebut berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Fokus utama dari gugatan yang dilayangkan oleh pihak pemohon adalah mengenai pemenuhan syarat pendidikan yang melekat pada sosok Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Salah satu perwakilan relawan, Andi Azwan, secara terbuka menyatakan dukungannya agar MK tidak mengabulkan tuntutan tersebut. Menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan seharusnya dapat memberikan kepastian hukum terkait legitimasi pasangan terpilih.
Harapan relawan ini muncul menjelang agenda sidang putusan sela, di mana hakim akan menentukan apakah permohonan pemohon dapat diterima atau ditolak sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Pihak relawan menilai bahwa seluruh prosedur pencalonan telah dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu.
Kini, perhatian publik tertuju pada putusan Majelis Hakim Konstitusi. Keputusan ini dianggap krusial karena menyangkut stabilitas politik pasca-pemilu serta kepastian mengenai syarat administratif calon pemimpin nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
