Persidangan mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mengungkap fakta baru terkait persyaratan administrasi calon anggota legislatif. Dalam kesaksiannya, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha, memberikan keterangan mengenai adanya regulasi spesifik yang baru diterapkan pada kontestasi politik tahun ini.
Putu Artha menjelaskan bahwa terdapat ketentuan mengenai pengecualian bukti kelulusan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU). Berdasarkan keterangan saksi, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat 3 PKPU.
Lebih lanjut, Putu menegaskan bahwa pasal mengenai pengecualian bukti kelulusan tersebut merupakan hal baru yang belum pernah ada pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Ketentuan ini secara spesifik mulai diberlakukan dan menjadi bagian dari mekanisme verifikasi administrasi pada Pemilu Presiden dan Legislatif 2024.
Kehadiran pasal ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan validitas dokumen pendidikan yang harus dipenuhi oleh para calon peserta pemilu. Penjelasan mantan komisioner KPU ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai landasan hukum yang digunakan lembaga penyelenggara pemilu dalam menyaring calon anggota legislatif di berbagai tingkatan.
Sebagai informasi tambahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara independen yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mulai dari tahap pendaftaran, pemungutan suara, hingga penetapan hasil. Integritas proses verifikasi administrasi menjadi krusial guna memastikan bahwa setiap kandidat yang maju dalam kontestasi politik telah memenuhi syarat hukum dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
