Ketegangan muncul terkait isu aliran dana penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Menanggapi narasi yang beredar luas di media, Gus Ipul menyatakan sikap tegas dengan melaporkan sejumlah pemberitaan ke Dewan Pers. Langkah ini diambil guna mengklarifikasi informasi yang dinilai tidak akurat dan menyesatkan publik terkait pengelolaan dana kegiatan tersebut.
Selain menempuh jalur administratif melalui lembaga pengawas media, Gus Ipul juga menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam terhadap individu yang menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang kuat. Saat ini, langkah hukum sedang dipersiapkan untuk mengarah kepada tiga orang yang diduga menjadi sumber atau penyebar narasi negatif tersebut. Rencananya, somasi akan segera dilayangkan sebagai bentuk peringatan sekaligus tuntutan klarifikasi atas pernyataan yang telah dikeluarkan.
Perselisihan ini bermula dari munculnya tuduhan mengenai ketidakberesan aliran dana dalam pelaksanaan Muktamar NU. Gus Ipul menilai bahwa narasi yang berkembang di ruang publik telah mencoreng integritas penyelenggara dan organisasi. Oleh karena itu, pelaporan ke Dewan Pers dianggap sebagai mekanisme yang tepat untuk menguji kepatuhan media terhadap Kode Etik Jurnalistik, sementara langkah hukum perdata atau pidana disiapkan untuk memberikan efek jera bagi oknum yang menyebarkan fitnah.
Klarifikasi secara terbuka diharapkan dapat mengakhiri spekulasi yang berkembang di masyarakat. Pihak Gus Ipul menekankan pentingnya verifikasi data sebelum sebuah informasi dipublikasikan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana organisasi besar seperti NU, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu di internal organisasi maupun di mata publik.
