Sebuah informasi menyesatkan kembali beredar luas di platform media sosial Facebook. Informasi tersebut berupa poster digital yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam unggahan tersebut, narasi yang dibangun menyebutkan bahwa pergantian posisi Wakil Presiden ini terjadi sebagai dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi fakta, klaim yang tersebar dalam poster digital tersebut terbukti tidak benar atau hoaks.
Tidak ada pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun pemerintah yang mengonfirmasi adanya perubahan struktur kepemimpinan nasional terkait posisi Wakil Presiden. Selain itu, tidak ditemukan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan atau mendasari penggantian sosok Gibran Rakabuming Raka dengan AHY dalam jabatan tersebut.
Keluarnya informasi palsu ini menunjukkan masih tingginya upaya penyebaran berita bohong untuk menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Masyarakat diimbau untuk lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di media sosial dan selalu melakukan verifikasi melalui kanal berita resmi atau akun terverifikasi milik pemerintah sebelum membagikan konten tersebut.
Sebagai informasi tambahan, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta memutus sengketa hasil pemilihan umum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pergantian Wakil Presiden diatur secara ketat dalam UUD 1945, yang umumnya terjadi apabila terjadi kekosongan jabatan karena meninggal dunia, berhenti, atau diberhentikan melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR dan MPR.
